DISNAKERTRANS BANJAR DORONG LPK SWASTA SEMAKIN PROFESIONAL DAN BERKUALITAS

Martapura – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Banjar terus memperkuat pembinaan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan tenaga kerja yang kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dilaksanakan pada Senin, 5 Oktober 2026, bertempat di Ruang Pelatihan BLK Mini Disnakertrans Kabupaten Banjar. Kegiatan diikuti oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta di Kabupaten Banjar serta pihak terkait.
Kegiatan menghadirkan narasumber dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar.
Kepala Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Kabupaten Banjar, H. Syahidi Amrullah, S.Sos melalui kegiatan ini mendorong agar LPK Swasta tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan pelatihan, tetapi juga terus meningkatkan kualitas tata kelola, kompetensi instruktur, kurikulum, sarana prasarana, serta menyesuaikan program pelatihan dengan kebutuhan dunia kerja.
“Pembinaan LPK Swasta ini penting untuk memastikan lembaga pelatihan terus berkembang dan mampu memberikan pelatihan yang berkualitas. Kami berharap LPK di Kabupaten Banjar semakin profesional, tertib dalam perizinan, dan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.”
Dalam kegiatan tersebut, Endang Sulistiawati, SE., Instruktur Ahli Pertama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, menyampaikan materi mengenai kebijakan dan program kerja Disnakertrans Provinsi Kalimantan Selatan serta pembinaan LPK.
Materi yang disampaikan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan LPK dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja serta peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan. LPK juga memiliki peran strategis dalam mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan siap memasuki dunia kerja.
Sementara itu, Sista Febrina Distyani, S.Psi., Penata Layanan Operasional DPMPTSP Kabupaten Banjar, memberikan pemahaman mengenai Online Single Submission (OSS), Nomor Induk Berusaha (NIB), Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR), serta Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sektor ketenagakerjaan.
Para peserta mendapatkan penjelasan mengenai proses perizinan melalui OSS, pentingnya kepemilikan NIB, serta klasifikasi tingkat risiko usaha yang meliputi risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi.
Dalam materi KBLI, peserta juga diberikan contoh klasifikasi yang sesuai dengan kegiatan LPK, di antaranya KBLI 85571 – Pelatihan Kerja Teknik Swasta, KBLI 85573 – Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta, dan KBLI 85579 – Pelatihan Kerja Swasta Lainnya.
Selain aspek perizinan, pembinaan turut membahas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pendaftaran Kegiatan Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dan Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan.
Peserta juga memperoleh pemahaman mengenai akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja berdasarkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2022. Akreditasi menjadi bagian penting dalam memastikan program pelatihan memenuhi standar dan kriteria yang ditetapkan.
Adapun aspek yang menjadi perhatian dalam akreditasi meliputi kompetensi kerja, kurikulum dan silabi, materi pelatihan, asesmen, instruktur dan tenaga pelatihan, sarana prasarana, tata kelola LPK, serta keuangan.
Melalui kegiatan pembinaan ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai perizinan, KBLI, kebijakan pemerintah di bidang pelatihan kerja, pendaftaran kegiatan LPK, serta proses dan manfaat akreditasi.
Kegiatan juga menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Disnakertrans Kabupaten Banjar dengan LPK Swasta, sekaligus mendorong LPK meningkatkan kualitas instruktur, kurikulum, sarana prasarana, tata kelola, dan jejaring kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri.
Sebagai tindak lanjut, Disnakertrans Kabupaten Banjar akan mendorong LPK Swasta yang belum memiliki kelengkapan perizinan untuk segera melengkapinya melalui OSS. Selain itu, akan dilakukan pendampingan dan konsultasi terkait perizinan dan KBLI serta mendorong LPK meningkatkan kualitas program dan kurikulum sesuai kebutuhan pasar kerja.
LPK juga diharapkan terus meningkatkan kompetensi instruktur, mempersiapkan diri menuju proses akreditasi, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, serta membangun jejaring dengan dunia usaha, dunia industri, instansi teknis dan asosiasi profesi. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan LPK Swasta juga akan terus dilakukan.
Melalui pembinaan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan terjadwal, Disnakertrans Kabupaten Banjar berharap keberadaan LPK Swasta semakin memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas tenaga kerja daerah.
Dengan LPK yang semakin profesional dan berkualitas, diharapkan lulusan pelatihan memiliki kompetensi yang lebih baik serta mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja dan meningkatkan daya saing tenaga kerja di Kabupaten Banjar.
Disnakertrans Kabupaten Banjar – Bersama Membangun Tenaga Kerja Kompeten dan Berdaya Saing.
(Sumber Berita: Bidang PKPTKT Disnakertrans Kabupaten Banjar)
