Disnakertrans Banjar Dorong Dunia Kerja Inklusif, Perusahaan Diimbau Buka Peluang bagi Penyandang Disabilitas
Banjarbaru – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Banjar terus mendorong terwujudnya dunia kerja yang inklusif dan memperkuat pelayanan informasi pasar kerja melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Bidang Ketenagakerjaan serta Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu (4/11/2026) di Hotel Aeris Banjarbaru dengan diikuti 40 peserta yang terdiri atas penyandang disabilitas, perwakilan Aisyiah Kabupaten Banjar, serta perwakilan perusahaan, BUMN, dan BUMD di wilayah Kabupaten Banjar.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Tenaga Kerja Disnakertrans Kabupaten Banjar, Gusti Muhammad Agus Priyatna, S.Sos., M.M., yang dalam kesempatan tersebut membacakan sambutan Kepala Disnakertrans Kabupaten Banjar. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan memperkuat sinergi dalam pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Banjar.
Disampaikan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan kesempatan kerja tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mengatur kewajiban pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD untuk mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerjanya, serta paling sedikit 1 persen bagi perusahaan swasta.
Ketentuan tersebut diharapkan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk komitmen bersama dalam membangun lingkungan kerja yang menghargai keberagaman, memberikan kesempatan yang adil, dan menempatkan setiap orang sesuai kemampuan serta kompetensinya.
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yakni Kepala Bidang P4TK Disnakertrans Provinsi Kalimantan Selatan, Indah Fajarwati, S.Hut., M.Hut., dan HR Manager PT Indomarco Prismatama, Didik Prayitno. Materi yang disampaikan mencakup pelindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, pengembangan kesiapan kerja, penerapan ketenagakerjaan inklusif, serta pelaksanaan Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan (WLLP).
Dalam materi mengenai ketenagakerjaan inklusif, ditekankan bahwa kesempatan kerja perlu dibangun dengan memperhatikan potensi, keterampilan, minat, dan kompetensi setiap individu. Dukungan berupa akses informasi yang mudah dijangkau, proses rekrutmen yang adil, fasilitas yang aksesibel, serta akomodasi yang layak dapat membantu penyandang disabilitas berpartisipasi secara lebih optimal dalam dunia kerja.
Penyandang disabilitas juga didorong untuk terus mengembangkan keterampilan komunikasi, kemampuan digital, sikap profesional, dan keahlian teknis sesuai bidang pekerjaan yang diminati. Selain peluang bekerja di sektor formal, pengembangan usaha mandiri menjadi salah satu alternatif untuk memperluas kesempatan memperoleh penghasilan dan meningkatkan kemandirian ekonomi.
Selain membahas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, kegiatan ini turut menekankan pentingnya pelaksanaan Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.
Melalui mekanisme tersebut, pemberi kerja wajib melaporkan informasi lowongan pekerjaan kepada Menteri melalui sistem informasi ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan. Informasi yang dilaporkan mencakup nama jabatan, uraian tugas, lokasi penempatan, persyaratan jabatan, rentang gaji, masa berlaku lowongan, dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.
Pelaksanaan WLLP menjadi bagian penting dalam mendukung ketersediaan informasi kebutuhan tenaga kerja yang lebih akurat, sehingga pemerintah dapat mengoptimalkan pelayanan informasi pasar kerja dan membantu pencari kerja mengakses peluang pekerjaan yang tersedia. Informasi lowongan yang mudah diakses juga diharapkan dapat memperluas kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan sesuai kompetensinya.
Melalui kegiatan ini, Disnakertrans Kabupaten Banjar mengimbau perusahaan agar meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan lowongan pekerjaan serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Perusahaan juga diharapkan semakin terbuka dalam memberikan kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas melalui proses rekrutmen yang adil dan lingkungan kerja yang mendukung.
Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, penyandang disabilitas, dan organisasi kemasyarakatan menjadi kunci dalam memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan ketenagakerjaan di Kabupaten Banjar. Dengan pemahaman dan komitmen bersama, dunia kerja yang inklusif diharapkan dapat terwujud, sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi bagi pembangunan daerah. (Sumber Berita: Bidang Tenaga Kerja Disnakertrans Kabupaten Banjar)
