Disnakertrans Banjar Ajak Masyarakat Simpang Empat Waspada TPPO, Pastikan Bekerja ke Luar Negeri Melalui Jalur Resmi
Martapura – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Banjar terus memperkuat upaya pelindungan masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri melalui kegiatan Sosialisasi Migrasi Aman dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan Simpang Empat, Rabu (28/10/2026).
Kegiatan ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur penempatan dan pelindungan pekerja migran, sekaligus mencegah praktik penempatan ilegal dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dapat merugikan calon pekerja migran Indonesia.
Camat Simpang Empat, Jurji Zaidan, menyampaikan apresiasi kepada Disnakertrans Kabupaten Banjar atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi di wilayahnya. Ia berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan saksama agar memahami tata cara bekerja ke luar negeri secara legal dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga mengingatkan pentingnya menyebarluaskan informasi yang diperoleh kepada masyarakat di lingkungan masing-masing. Menurutnya, kewaspadaan bersama diperlukan untuk mencegah semakin banyaknya masyarakat yang menjadi korban sindikat perdagangan orang akibat tergiur tawaran pekerjaan yang tidak jelas atau melalui jalur ilegal.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kabupaten Banjar, Hj. ST Mahmudah, SH., MH., dalam sambutannya menegaskan bahwa masyarakat Kabupaten Banjar yang ingin bekerja ke luar negeri harus melalui prosedur resmi dan memenuhi seluruh persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ia menyampaikan bahwa bekerja ke luar negeri seharusnya menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf ekonomi keluarga, bukan justru menimbulkan permasalahan karena keberangkatan dilakukan secara ilegal dan tidak sesuai ketentuan.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri dapat memahami prosedur yang benar sehingga dapat bekerja dengan aman, mendapatkan pelindungan, serta mewujudkan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kepala Disnakertrans menjelaskan bahwa Kabupaten Banjar merupakan salah satu daerah asal pekerja migran Indonesia di Kalimantan Selatan, termasuk Kecamatan Simpang Empat. Oleh karena itu, upaya edukasi dan pelindungan perlu terus ditingkatkan agar masyarakat memiliki bekal informasi yang memadai sebelum memutuskan untuk bekerja di luar negeri.
Ia menekankan bahwa pelindungan sebelum bekerja perlu dipersiapkan sejak awal, antara lain dengan memastikan calon pekerja migran memiliki keterampilan atau kompetensi yang sesuai, dokumen persyaratan yang lengkap, serta perjanjian kerja yang jelas. Masyarakat juga diimbau untuk memastikan legalitas pihak yang melakukan perekrutan dan penempatan serta tidak mudah tergiur janji keberangkatan cepat dengan iming-iming gaji tinggi.
Kepala Disnakertrans turut mengingatkan para kepala desa dan perangkat desa agar berperan aktif dalam melakukan deteksi dini terhadap proses perekrutan dan keberangkatan warga yang hendak bekerja ke luar negeri. Aparat desa diharapkan memastikan bahwa proses tersebut memenuhi persyaratan dan melalui mekanisme resmi, sehingga potensi penempatan ilegal dapat dicegah sejak dari daerah asal.
Dalam materi sosialisasi, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai persyaratan menjadi PMI, skema penempatan resmi, pengenalan ciri-ciri calo penempatan ilegal, serta pemanfaatan Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) untuk memperoleh informasi lowongan kerja luar negeri dan memeriksa informasi terkait proses penempatan.
Masyarakat diimbau untuk menghindari perantara ilegal, tidak menggunakan dokumen palsu, serta memastikan adanya visa kerja dan perjanjian kerja yang jelas sebelum berangkat. Informasi mengenai lowongan dan proses penempatan hendaknya diperoleh melalui saluran resmi pemerintah.
Melalui sosialisasi ini, Disnakertrans Kabupaten Banjar berharap masyarakat semakin memahami pentingnya migrasi aman dan prosedural. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat pencegahan TPPO serta memastikan calon pekerja migran memperoleh pelindungan sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga kembali ke tanah air.
Kerja ke luar negeri harus menjadi jalan menuju kesejahteraan, bukan awal dari permasalahan. Pastikan jalurnya resmi, dokumennya lengkap, dan hak-hak pekerja terlindungi. (Sumber Berita: Bidang Tenaga Kerja Disnakertrans Kabupaten Banjar)
